OKI I STARINTI.COM – Rencana penganggaran pembelian mobil dinas anggota DPRD Kabupaten OKI sebesar Rp 5,1 miliar mendapat kritik dari masyarakat.
Salah satunya Aslulilah, ST warga Desa Srinanti, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten OKI, Unyil begitu sapaan akrabnya, menilai hal itu seharusnya tidak dilakukan karena mobil dinas lama masih bagus untuk digunakan.
Apalagi saat ini Pemerintah Pusat bahkan Bupati OKI, H Muchendi Mahzareki, juga selalu mengingatkan untuk selalu efesiensi dalam penggunaan anggaran.
Harusnya kata Aslulilah, dewan memiliki rasa empati dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini defisit. Karena dana senilai Rp 5,1 miliar bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang saat ini masih banyak yng rusak.
Dirinya mencontohkan, jika dana tersebut dianggarkan untuk memperbaiki sekolah rusak sebasar Rp 500 juta. “Artinya ada 10 sekolah yang bisa diperbaiki mengapa tidak melakukan hal yang seperti ini.”jelasnya, Rabu (25/6/25)
Namun, kata Aslulilah sebagai masyarakat kecil dirinya hanya bisa memberikan kritik. “Kami hanya bisa menyuarakan aspirasi saya. Urusan tersebut ada pada mereka. Ya kalau bisa dibatalkan pengadaan mobil dinas tersebut.”harapnya.
Sebelumnya Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Partai Gerindra, Mustamar, mengakui jika mobil dinas yang ada di dewan masih sangat layak.
Namun terkait adanya pengangaran untuk pengadaan mobil dinas. Menurut Mustamar itu hanya sebatas usulan. “Namanya juga usulan belum tentu dikabulkan.”katanya.
Dikatakan Mustamar, pengajuan anggaran mobil dinas itu merupakan kesepakatan pimpinan dan anggota.
Anggota DPRD OKI, Ayu Monaria, engan berkomentar terkait rencana pengadaan mobil dinas tersebut. “Lebih baik tanyakan langsung dengan pimpinan. Karena pengadaan tersebut untuk unsur pimpinan saja. Anggota tidak ada.”jelasnya.
Bahkan kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini, justru pihaknya tidak tahu sama sekali terkait bakal adanya anggaran mobil dinas.
Diketahui DRPD OKI mengajukan anggaran mobil dinas baru sebesar Rp 5,1 miliar.
Hal ini memunculkan pertanyaan besar. Kontradiksi ini menganga lebar: saat Bupati OKI secara terbuka menunda pembelian kendaraan dinasnya demi prioritas rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKI justru tercatat berencana mengalokasikan miliaran rupiah untuk pengadaan mobil dinas baru bagi pimpinannya.
Rencana pembelian mobil dinas baru bagi pimpinan DPRD OKI ini terungkap jelas di laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP), sebuah platform publik yang mestinya mencerminkan transparansi anggaran.
rencana tersebut tertulis dalam paket “Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan” dengan kode 59041610.
Detail dalam laman SIRUP LKPP menunjukkan niat pembelian mobil dinas baru. Rinciannya adalah Unit Kendaraan Dinas Jabatan Ketua DPRD dengan kapasitas maksimal 2500 cc, serta Unit Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD dengan kapasitas maksimal 2200 cc. Total pagu anggaran yang disiapkan untuk pengadaan ini, bersumber dari APBD Ogan Komering Ilir 2025, mencapai angka fantastis: Rp5.100.000.000 atau Rp5,1 miliar. Metode pemilihan yang akan digunakan adalah E-Purchasing, dengan paket yang diumumkan sejak 21 April 2025 pukul 12.05 WIB.
Terkuaknya rencana ini bagai tamparan keras terhadap janji efisiensi yang baru saja digaungkan oleh Bupati OKI, Muchendi Mahzareki. Pada Rapat Paripurna DPRD OKI, Selasa (4/3/2025)—kurang dari sebulan setelah pelantikannya oleh Presiden pada 20 Februari 2025—Muchendi secara tegas menyatakan penundaan pembelian kendaraan dinas jabatannya. Anggaran tersebut, katanya, dialihkan untuk membantu kebutuhan yang lebih prioritas, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur pembangunan jalan di Kabupaten OKI.
“Kita tunda dulu untuk pembelian mobil dinas Bupati. Dialihkan untuk kebutuhan lebih prioritas seperti di bidang kesehatan, pendidikan dan juga infrastruktur,” ujar Muchendi kala itu.
Ia bahkan menekankan bahwa efisiensi yang dilakukan bukan untuk menyasar rakyat, melainkan “jatah” para pejabat.
“Kita memastikan bahwa yang diefisiensi bukan untuk rakyat tapi jatah kita seperti perjalanan dinas, rapat-rapat dan mobil dinas,” tegas Muchendi, menggambarkan komitmennya terhadap pengelolaan fiskal daerah yang ketat.(INOD)
