OI I STARINTI.COM – Viralnya ada anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) dari Komisi III meminta bantuan seragam kerja di Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Ogan Ilir mencoreng marwah lembaga legislatif dimata publik.
Kendati para anggota DPRD Kabupaten OI dari Komisi III tersebut mengakui khilaf atas perbuatannya. Namun hal seperti ini seharusnya tidak terjadi.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Ilham yang merupakan anggota Komisi III DPRD Ogan Ilir, namanya ikut terseret dalam daftar yang ingin meminta bantuan seragam dengan pesanan ukuran L slim.
Dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Ilham enggan berkomentar banyak terkait namanya masuk dalam daftar proposal yang meminta bantuan seragam baju tersebut.
“Semuanya sudah selesai di BK tanyakan saja langsung.”kata Ilham singkat.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil OKI dan OKI, Jauhari, A.Ma sangat menyesalkan kader PKS ikut arus dalam proposal minta bantuan seragam kerja.
“Kan untuk seragam sudah ditanggung negara, ngapain minta dengan OPD. Kejadian ini sangat saya sesalkan sebagai kader PKS.”kata Mas Joe begitu sapaan akrabnya, Kamis (25/9/25).
Ditambahkan Mas Joe, harusnya kader PKS bisa menjaga marwah partai di mata publik. Kalau sudah viral seperti ini semua publik tahu persoalan ini. Kalau anggota dewan yang merupakan wakil rakyat justru minta bantuan baju seragam.
Jauhari mengingatkan agar hal seperti ini jangan terjadi lagi. “Tolong untuk kader PKS yang menjadi anggota dewan kejadian ini jangan dicontoh. Apalagi soal minta bantuan seragam ke OPD sangat mencoreng nama baik partai.”ungkap Mas Joe.
Berita sebelumnya menyebutkan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan mengirimkan proposal untuk dibuatkan baju seragam kerja ke dua instansi di Pemerintah Kabupaten OI.
Proposal minta bantuan baju tersebut ditandatangani langsung Ketua Komisi III DPRD Ogan Ilir, Arif Fahlevi, hingga viral di media sosial.
Dimana proposal tersebut ditujukan kepada Dinas PUPR Kabupaten OI dan Dinas Lingkungan Hidup.
Kepala Dinas PUPR Ogan Ilir, Ruslan bahkan telah mendisposisi proposal permintaan seragam tersebut.
“Tapi seragamnya belum dibikinkan oleh Pak Kadin,” kata salah seorang pejabat Dinas PUPR Ogan Ilir kepada wartawan, seperti dikutip dari media online KR Sumsel.com
Sementara Kepala DLH Ogan Ilir, Abi Bakrin Siddik juga membenarkan pengajuan permintaan seragam tersebut.
“Iya, benar. Ada (surat masuk) ke kami,” kata Abi dihubungi terpisah.
Akibat ulah Komisi III DPRD Ogan Ilir H. Edwin Cahya Putra sampai meminta maaf.
“Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Ogan Ilir memohon maaf atas apa yang terjadi,” kata Edwin kepada wartawan di Indralaya.
Begitu mendapat informasi tersebut, Edwin meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Ogan Ilir menindaklanjutinya.
“BK telah menggali informasi dari Pak Arif Fahlevi (Ketua Komisi III DPRD Ogan Ilir) dan beliau mengakui ini sebagai sesuatu kekhilafan,” ungkap Edwin.
Secara regulasi, lanjut Edwin, tak dibenarkan anggota DPRD Ogan Ilir meminta seragam ke OPD.
Namun Edwin mengapresiasi Komisi III DPRD Ogan Ilir yang telah mengakui kekhilafan tersebut.
“BK akan memproses lebih lanjut. Namun kita juga mengapresiasi Pak Arif Fahlevi mengakui ini sebagai kekhilafan,” ucap Edwin.
Sebelumnya beredar nama-nama anggota dan staf DPRD Ogan Ilir yang mengajukan surat permohonan pembuatan seragam ke salah satu OPD, keseluruhan nama tersebut total ada 15 orang.(SN)
