OKI I STARINTI.COM – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan, H Sutoko, mengatakan, tahun 2026 para kepala desa tak lagi mengelola anggaran desa mencapai miliaran. Melainkan hanya sekitar Rp 250 juta perdesa. Hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.
Pernyataan ini disampaikan langsung Sutoko dihadapan para kepala desa dan camat pada kegiatan sosialisasi Jaksa Garda Desa di Ruang Bende Seguguk Setda OKI, Senin (1/12/25).
Menurut Sutoko, para kepala desa jangan berkecil hati, karena pengurangan dana tersebut nantinya juga akan digunakan untuk membangun desa, yang lain dari segi pengelolaannya. “Kita harus berpikir positif apa yang telah diwancanakan pemerintah pusat pasti baik.”ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Forum Kades Kabupaten OKI, Bambang Erawan, mengaku kecewa. “Pastinya ada kekecewaan dari para kades kalau hal ini benar terjadi.”kata Bambang.
Bambang mencontohkan, sebagai seorang kepala desa dirinya mengelola Rp 600 juta dana desa setiap tahunnya. ” Dimana dana tersebut masih kurang untuk program pembangunan infrastruktur. Karena menurutnya setiap desa tentu sudah memiliki program pembangunan jangka panjang. Kalau memang nantinya dana desa turun menjadi Rp 250 juta dipastikan pembangunan di desa akan tersendat.”jelas Bambang.
Bambang berpendapat, program Koperasi Merah Putih sangat berbeda dengan program pembangunan infrastruktur desa. “Kalau koperasi merah putih kan. Itu fokus pada kegiatan jual beli sembako. Sedangkan dana desa lebih pada pembangunan infrastruktur. Jadi kuranglah jika pemerintah menggelontorkan dana desa hanya Rp 250 juta.”tegasnya.
Bambang juga berharap agar kebijakan ini tidak terjadi. “Kalau memang nantinya terjadi. Kemungkinan kita akan berkoordinasi dari pihak pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pusat untuk meminta agar kebijakan tersebut dipertimbangkan.”harapnya.
Lain halnya dengan Sarmada Kepala Desa di Kecamatan Mesuji Makmur, dirinya mengaku pasrah dengan kebijakan tersebut.”Kalau kita sih ikut saja ngak mau komentar panjang lebar.”kata Sarmada.
Camat Lempuing, Jamhari, S.Sos, menurut hal ini baru sebatas wacana. “Tapi kalaupun memang dilaksanakan. Kita harus berpikir positif, karena apa kebijakan yang diambil pemerintah pusat pastinya untuk kebaikan kita semua.”kata Jamhari.(DONI)
