OKI I STARINTI.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI) menyebut saat ini sudah memeriksa 47 saksi terkait kasus tindak pidana korupsi pada kegiatan belanja sarana dan prasarana (Sarpras) RSUD Kayuagung Tahun Anggaran 2023–2024.
Hal ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri OKI, I Gede Widhartama, SH, MH didampingi Kasi Pidsus, Parid Purnomo, SH, Rabu (23/9/26).
Menurut Kajari dari kasus ini ada sebagian yang telah mengembalikan uang kerugian negara. “Ada yang telah mengembalikan.”katanya.
Kendati demikian, pihak Kejaksaan memastikan serius menangani kasus ini. “Sampai saat ini kita masih menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebagai salah satu tahapan penting sebelum proses hukum memasuki tahap berikutnya.”ungkapnya.seraya mengatakan proses penyidikan masih berjalan sesuai prosedur.
Ditambahkan Kasi Pidsus, Parid Purnomo, SH, pihaknya berjanji akan menyamapaikan informasi ke publik bila hasil perhitungan kerugian negara keluar. “Nanti akan kami rilis.”janjinya.
Sebelumnya, Kejari OKI telah meningkatkan status penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam kegiatan belanja dan pemeliharaan sarana prasarana RSUD Kayuagung.
Dalam proses penyidikan, tim jaksa telah melakukan pemeriksaan lapangan di sejumlah titik bangunan di lingkungan RSUD Kayuagung guna mengumpulkan alat bukti dan mencocokkan kondisi fisik pekerjaan dengan dokumen pelaksanaan kegiatan.
Penyidik juga melakukan penggeledahan di sebuah kantor CV serta sebuah rumah yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen yang kini sedang diteliti untuk memperkuat pembuktian dalam penyidikan.
Parid menegaskan, Kejari OKI berkomitmen mengusut perkara tersebut secara profesional, objektif, dan transparan. Seluruh tahapan penyidikan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum hingga seluruh fakta terungkap, termasuk mengungkap pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.
“Kami berkomitmen menangani perkara ini secara profesional dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Semua proses akan dilakukan secara cermat hingga penanganan perkara ini tuntas,” tegasnya.(DONI)
