MURATARA I STARINTI.COM — Wakil Bupati (Wabup) Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H. Junius Wahyudi, S.T., menghadiri kegiatan penting di tingkat nasional. Agenda tersebut berupa Penandatanganan Berita Acara Verifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR). Kegiatan strategis ini diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta pada Senin (8/6/2026).
Acara ini digelar dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Muratara. Kehadiran Wabup Junius Wahyudi menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam menata wilayah demi masa depan yang lebih baik. Proses verifikasi ini menjadi langkah krusial untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan aturan hukum tata ruang nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Muratara, H. Junius Wahyudi menyatakan dukungannya terhadap langkah integrasi penataan ruang ini. Beliau menekankan bahwa agenda ini bukan sekadar pemenuhan administratif semata. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang di lapangan guna meminimalkan potensi konflik agraria di masa mendatang.
Lebih lanjut, Junius Wahyudi menjelaskan bahwa ketegasan aturan tata ruang akan menjadi fondasi utama bagi kemajuan daerah. Langkah ini sangat diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang terarah, berdaya saing, dan berkelanjutan. Penataan yang baik diyakini mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan kelestarian lingkungan hidup di Bumi Beselang Serasan.
“Melalui revisi RTRW dan penyusunan RDTR, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Muratara semakin jelas,” ujar Junius Wahyudi di sela-sela kegiatan. Regulasi yang matang akan menjadi kompas utama bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi berbagai program kerja strategis. Kepastian hukum tata ruang ini juga diyakini akan mempermudah pemetaan wilayah zonasi secara lebih spesifik.
Keterjelasan fungsi ruang ini diproyeksikan membawa dampak positif yang luas bagi iklim ekonomi daerah.
“Sehingga mampu memberikan kepastian bagi investasi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya menambahkan.
Dengan adanya RDTR yang detail, para investor akan mendapatkan jaminan hukum yang kuat untuk menanamkan modal mereka di Muratara.
Wabup juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi yang solid antara semua pemangku kebijakan dalam mengawal implementasi aturan ini. Menurutnya, dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, tantangan pembangunan dapat diselesaikan dengan lebih mudah.
Sinkronisasi data dan kebijakan menjadi kunci utama agar perencanaan tata ruang ini dapat berjalan efektif di lapangan.
Menutup pernyataannya, Junius Wahyudi optimistis bahwa kerja sama ini akan membawa perubahan besar bagi kemajuan daerah.
Pembangunan yang berkualitas dan berorientasi pada masa depan dapat terus diwujudkan untuk kemajuan Kabupaten Muratara. Pemerintah Kabupaten Muratara berkomitmen penuh untuk mengawal hasil verifikasi ini demi kesejahteraan seluruh masyarakat secara jangka panjang.(MAN)
