PALI I STARINTI.COM – Pemerintah Desa (Pemdes) Sungai Langan, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), secara resmi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi serta Program Pendampingan Jaksa dalam Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2026.
Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah desa Sungai Langan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Serbaguna Desa Sungai Langan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, Ketau dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten PALI dan Perwakilan Polres PALI selaku narasumber utama, Selasa (7/7/2026)
Dalam sambutannya dan sekaligus membuka acara tersebut, Sekretaris Camat Penukal (Sekcam) Rustam Effendi, SH.MH., mewakili Camat Penukal, Faizen Oto Berlin,S.P., menyatakan Sosialisasi ini diharapkan dapat menciptakan iklim kerja yang lebih produktif di lingkungan Pemdes Sungai Langan.
“Masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta dalam mengawasi jalannya pembangunan, sehingga manfaat dari Dana Desa tahun 2026 benar-benar dirasakan oleh seluruh warga tanpa adanya penyimpangan, ucapnya
Pihak Kejaksaan Negeri PALI, dalam paparannya, menjelaskan bahwa program “Jaksa jaga Desa” merupakan bentuk kehadiran negara dalam mendukung pembangunan daerah dari tingkat yang paling bawah.
Fokus utama pendampingan ini adalah memberikan edukasi hukum mengenai pengelolaan keuangan desa agar aparatur desa tidak terjerat masalah hukum akibat ketidaktahuan atau kekeliruan administratif.
”Tugas kami di sini adalah melakukan upaya preventif atau pencegahan. Kami ingin perangkat desa merasa aman dalam bekerja sepanjang mereka mengikuti aturan yang berlaku. Kami siap menjadi mitra konsultasi agar tidak ada lagi keraguan dalam mengeksekusi program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak,” tegas perwakilan Kejari PALI.
Selain penyampaian materi hukum, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif. Kertua BPD dan Perangkat Desa Sungai Langan dan warga setempat diberikan kesempatan untuk berkonsultasi mengenai teknis penggunaan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan barang dan jasa, hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban.
Disela-sela kegiatan istirahat makan siang, Kepala Desa Sungai Langan, Herman menyatakan bahwa sosialisasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak agar seluruh perangkat desa memahami rambu-rambu hukum dalam mengelola Dana Desa.
”Kami menyadari bahwa tanggung jawab mengelola anggaran negara sangat besar. Dengan adanya pendampingan langsung dari pihak Kejaksaan dan Polres PALI, kami berharap seluruh pembangunan di Desa Sungai Langan tahun 2026 ini berjalan sesuai regulasi, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Acara ditutup dengan komitmen bersama antara pihak pemerintah desa dan perwakilan elemen masyarakat untuk mendukung sepenuhnya program pembangunan tahun 2026 yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). (JON)
