MURATARA I STARINTI.COM – Kepolisian Sektor (Polsek) Rupit memastikan akan menjerat IW (27), residivis kambuhan asal Kepahiang, Bengkulu, dengan pasal berlapis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku yang diringkus tim gabungan di Pelabuhan Pulau Baai pada Rabu malam (1/7/26) tersebut, terancam hukuman penjara paling lama tujuh tahun atas aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang dilakukannya.
Langkah hukum tegas ini diambil untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang telah beraksi di 7 TKP lintas provinsi.
Tindakan kriminal yang dilakukan oleh tersangka IW secara telak memenuhi unsur pidana dalam Pasal 477 ayat 2 KUHP UU NO 1 TAHUN 2023 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan (Curat).
Jeratan pasal ini diterapkan karena pelaku melancarkan aksinya pada waktu malam hari (pukul 04.00 WIB), diduga dilakukan lebih dari satu orang atau secara bersekutu, serta menggunakan alat atau merusak kunci stang untuk menggasak motor Honda CBR milik korban di Desa Beringin Jaya pada April 2026 lalu.
Penerapan hukum pidana ini sejalan dengan mandat tertinggi negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, ditegaskan secara konstitusional bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Atas dasar konstitusi tersebut, segala bentuk tindakan yang mengganggu ketertiban umum, merugikan materiil warga negara, dan melanggar undang-undang seperti yang dilakukan oleh IW harus diselesaikan secara mutlak melalui jalur hukum yang berlaku.
Selain itu, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Rupit (Polres muratara) dan jajaran Polda Bengkulu ini merupakan bentuk perlindungan hak asasi warga negara. Hal ini merujuk pada Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Tindakan IW yang merampas sepeda motor senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) milik korban secara paksa jelas telah mencederai hak konstitusional korban untuk mendapatkan rasa aman atas harta bendanya.
Kapolsek Rupit menegaskan bahwa status IW yang merupakan residivis kambuhan di 4 TKP Bengkulu, 2 TKP Muratara, dan 1 TKP Musi Rawas akan menjadi pemberat di persidangan nanti. Sesuai ketentuan hukum, pengulangan tindak pidana (residive) dapat menambah sepertiga dari ancaman hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Polisi memastikan tidak ada ruang bagi pelaku kriminalitas kambuhan yang terus-menerus meresahkan masyarakat di wilayah hukum Sumatera Selatan dan Bengkulu.
Proses penangkapan yang melibatkan Tim Resmob Polresta Bengkulu, Jatanras Polda Bengkulu, Intelmob Sat Brimobda Bengkulu, dan Polsek Kampung Melayu ini juga didasarkan pada tata cara formal yang legal.
Kepolisian bergerak di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Petugas di lapangan telah mengantongi surat perintah penangkapan yang sah, sehingga upaya paksa saat pelaku mencoba kabur di area pelabuhan tetap berada dalam koridor hukum yang akuntabel.
Penegakan hukum ini juga menjadi implementasi nyata dari tugas pokok kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 UU tersebut, kepolisian memiliki kewajiban mutlak untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Sinergitas antarpolda dalam membekuk IW menunjukkan bahwa batas wilayah tidak menjadi penghalang bagi Polri untuk menegakkan keadilan.
Saat ini, pihak penyidik Polsek Rupit tengah merampungkan berkas perkara (BAP) tersangka IW untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau. Polisi juga sedang mendalami pemeriksaan guna mengetahui apakah ada penadah atau jaringan sindikat penampung barang curian yang kerap bekerja sama dengan pelaku selama beroperasi di wilayah Musi Rawas dan Muratara.
Pihak kepolisian juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muratara untuk selalu waspada terhadap potensi kejahatan curat dan curanmor di lingkungan sekitar.
Warga diminta untuk mengoptimalkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan memberikan kunci pengaman ganda pada kendaraan yang diparkir di luar rumah. Langkah preventif dari masyarakat dinilai sangat penting untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan seperti tersangka IW.
Dengan dijebloskannya IW ke sel tahanan Mapolsek Rupit, polisi berharap situasi kamtibmas di wilayah Desa Beringin Jaya dan Kecamatan Rupit pada umumnya dapat kembali kondusif.
Penegakan hukum yang transparan, tegas, dan sesuai dengan amanat UUD 1945 serta KUHP ini menjadi bukti nyata bahwa negara selalu hadir untuk melindungi hak milik dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa tebang pilih.(MAN)
